Menolak Hukuman Mati

Polemik mengenai hukuman mati kembali seperti tidak ada matinya. Yang terakhir dipicu oleh penetapan tersangka mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Dalam beberapa kesempatan, Pimpinan  KPK memang sudah mengingatkan bahwa penyalahgunaan dana bantuan sosial Covid-19 bisa dijerat pidana hukuman mati. Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, secara terbuka ikut mendukung wacana pimpinan lembaga anti rasuah tersebut.

Sepintas lalu, wacana hukuman mati sebagai ganjaran setimpal itu memang terlihat masuk akal. Betapa tidak, para pelaku telah memanfaatkan dan mengeksploitasi peristiwa bencana pandemi demi keuntungan pribadi. Mereka dianggap tidak peduli dan sensitif dengan kondisi serba sulit yang dihadapi masyarakat banyak saat ini. 

Kita semua tahu, dampak langsung dan berantai dari penyebaran Covid-19 sangat kasat mata. Banyak korban yang meninggal. Pemutusan hubungan kerja terjadi di banyak lini bisnis. Tidak sedikit unit usaha yang lumpuh, terpaksa tutup sementara, dan bahkan bangkrut. Mobilitas dan interaksi sosial masyarakat menjadi terganggu, terbatas, dan serba rumit.

Dalam konteks itu, pelaku korupsi bantuan sosial memang sangat layak untuk diganjar hukuman mati. Ia sejalan dengan suasana batin masyarakat yang mengalami langsung efek negatif pandemi tersebut. Tidak perlu heran bila akhirnya banyak masyarakat yang mendukung wacana hukuman mati.

Hanya saja, kalaupun alasan untuk hukum mati cukup masuk akal, menurut saya, sebagai kelompok yang pro kehidupan, pelaksanaan hukuman mati sudah saatnya ditinjau kembali. Bahkan wajib ditolak. Bukan hanya untuk kasus korupsi, tetapi juga kasus pidana dan kejahatan lainnya. Ada beberapa argumen logis yang terkait erat satu sama lain dan menjadi dasar ade-kuat untuk penolakan tersebut.

Pertama, utopia vonis mati demi penjeraan. Dalam banyak diskusi dan analisis, dalil paling populer dari kelompok orang yang membenarkan hukuman mati  adalah alasan “efek jera”. Mematikan terpidana bertujuan untuk membuat orang takut untuk melakukan kejahatan yang sama. Mengirimkan kesan horor kepada masyarakat agar berupaya menghindari setiap tindakan yang ujung-ujungnya berakhir dengan  hukuman mati.

Pada level abstraksi konseptual, argumen ini tampak logis. Namun, sayangnya, pada tataran praksisnya, konsep efek jera ini sepenuhnya utopis. Sebab belum ada bukti valid bahwa penerapan hukuman mati itu mampu mengurangi angka kejahatan. Banyak bukti faktual yang menguatkan argumen ini. Contoh yang paling sederhana, eksekusi mati terhadap beberapa terpidana narkoba di Indonesia sama sekali tidak memberi dampak menurunnya angka kejahatan narkoba.

Berdasarkan riset Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menganalisis hubungan antara hukuman mati dan angka pembunuhan pada tahun 1988-2002, ditemukan fakta bahwa ternyata hukuman mati tidak memberikan pengaruh apapun terhadap tindak pidana pembunuhan. Artinya, belum ada bukti ilmiah hukuman mati bisa mengurangi tindak pidana tertentu. Hukuman mati gagal menimbulkan efek jera.

Kedua, kodrat hakim dan aparat penegak hukum sebagai manusia yang bisa salah. Karena perannya yang sentral dan sangat penting dalam sistem peradilan, hakim selalu dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia. Namun anggapan ini tidak menafikan fakta bahwa hakim bukanlah sosok yang selalu benar dalam menjatuhkan vonis. Hakim tetaplah manusia biasa yang bisa keliru dan salah. Selalu ada peluang pertimbangan yang digunakannya dalam memutusakan masalah hukum akan salah.

Kemungkinan salah ini menjadi jauh lebih besar, karena dalam memutuskan perkara hakim harus mengunakan teks hukum yang terbuka untuk ditafsirkan. Jangkauan kemampuan dalam proses penafsiran ini sifatnya juga terbatas, sejauh kapasitas dan kecakapan intelektualnya. Hakim juga harus menganalisa fakta, bukti, dan keterangan saksi. Seluruh proses kerja hakim ini terbuka kepada kemungkinan salah. Apalagi analisa, penilaian, dan keputusannya selalui disertai oleh keyakinan subjektifnya.

Peluang salah tidak hanya terjadi pada lembaga peradilan seperti hakim, tetapi juga pada lembaga penegak hukum lainnya, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Proses hukum yang keliru dan salah di tangan jaksa dan polisi akan ikut melahirkan vonis hakim yang salah. Ketika proses di perangkat dan sistem penegakan hukum masih mungkin untuk salah,  maka peluang untuk menghukum mati orang yang tidak bersalah - atau semestinya tidak perlu dihukum mati - semakin terbuka. Kalau hal tersebut benar terjadi, maka itu adalah bentuk kejahatan kemanusiaan.

Ketiga, kesetaraan dan keadilan di hadapan hukum. Kita tentu punya harapan yang sama, proses hukum dan peradilan di negeri ini berjalan dengan benar. Namun, harapan itu sepertinya masih bagai menjaring angin. Sebab hingga saat ini, proses penegakan hukum kita masih tampak diskrimiatif. Belum benar-benar bersih dari intervensi tangan-tangan para makelar kasus.

Keterlibatan para mafia kasus hampir pasti membuat proses hukum tidak berjalan dengan benar. Dan penerapan hukuman mati dalam sebuah sistem yang mal-fungsi ini jelas mencederai rasa keadilan. Prinsip kesetaraan dan kesamaan perlakuan di depan hukum menjadi rusak. Sistem dan lembaga penegak hukum yang tidak kredibel tak layak menjatuhkan hukuman yang mengakibatkan raibnya hak hidup seseorang.

Menurut saya, tiga argumentasi alasan penolakan hukuman mati di atas sudah lebih dari cukup. Hukum dalam demokrasi sejatinya berfungsi untuk mengadabkan manusia. Proses penegakan hukum mestinya diarahkan seluruhnya kepada upaya memperbaiki perilaku manusia. Meluruskan yang salah menjadi benar. Mengubah perilaku buruk manusia ke arah yang lebih baik.

Hukuman mati menghilangkan kesempatan orang untuk memperbaiki diri. Boleh jadi hukuman jenis itu hanyalah representasi keinginan impulsif kita sebagai manusia untuk membalas dendam. Kehilangan nyawa orang yang divonis mati mungkin mampu mengobati sakit hati dan meredakan perasaan marah para korban yang terdampak. Tapi, reaksi impulsif itu justru menunjukkan sisi buruk dari tabiat kita sebagai manusia.

Bukankah sebagai mahluk yang berbudi dan berakal kita selayaknya menampilkan respon dan reaksi manusiawi kita? Respon secara positif tindakan kejahatan adalah memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbarui diri. Jadi, mestinya sudah saatnya menghentikan praktek hukuman mati. Semua produk hukum yang mengaturnya wajib dihapus.


#sumber ilustrasi dari google

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel